Timwas Haji DPR Siap Optimalkan Pengawasan Pelaksanaan Haji 2024

07-06-2024 / KOMISI VIII
Anggota Timwas Haji DPR RI, Marwan Dasopang saat diwawancarai Parlementaria jelang keberangkatan Timwas Haji DPR RI tahap I ke Mekkah, Arab Saudi, Kamis (6/6/2024). Foto: Sigit/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI melalui Tim Pengawas (Timwas) Haji sebagai pengawas eksternal berkomitmen untuk mengawal penuh pelaksanaan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia oleh pemerintah agar dapat berjalan dengan optimal. Anggota Timwas Haji DPR RI, Marwan Dasopang menyampaikan tambahan kuota jemaah haji sebanyak 20.000 di tahun ini, tentunya perlu diantisipasi dengan baik oleh pemerintah agar tidak menimbulkan masalah. 

 

Menurutnya hasil evaluasi pelaksanaan haji tahun sebelumnya dapat menjadi perbaikan pelayanan di titik-titik yang berpotensi timbul permasalahan salah satunya saat prosesi ibadah di Arafah, Mina, dan Mudzalifah.

 

“Kami mendorong pemerintah apa yang menjadi kesepakatan (terkait pelayanan) dengan Panja itu bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar Marwan, saat ditemui jelang keberangkatan Timwas Haji DPR RI tahap I ke Mekkah, Arab Saudi, Kamis (6/6/2024).

 

Wakil ketua Komisi VIII DPR RI ini menambahkan tagline dari pemerintah terkait haji ramah lansia juga harus konsisten untuk diimplementasikan di lapangan salah satunya adalah kesigapan para petugas haji. Marwan meminta petugas haji dapat berkonsentrasi penuh membantu jamaah haji jika mengalami kendala saat akan beribadah.

 

“Maka petugas yang diberangkatkan ini, cobalah konsentrasi menjadi petugas, jangan mengutamakan ibadah, karena melayani jamaah itu ibadah, maka jamaah kita yang kesasar atau hilang bisa segera ditemukan atau mencegah supaya jemaah kita tidak kesasar,” tutup Marwan.

 

Aspek pelayanan, pembinaan dan perlindungan baik selama di tanah air dan di Arab Saudi bagi jemaah haji Indonesia adalah tugas pemerintah. DPR RI selaku tim Pengawasan eksternal selama di Arab Saudi untuk Tahap I akan difokuskan kepada aspek akomodasi (pemondokan), katering (konsumsi), transportasi, dan kesehatan bagi jemaah haji. (tvr/aha)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Minta Kementerian Agama Perinci Efisiensi Anggaran 2025
04-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI untuk membahas pelaksanaan program dan anggaran...
Komisi VIII DPR RI Soroti Efisiensi Anggaran dan Program Prioritas KPPPA Tahun 2025
03-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Rapat...
Program Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 71 Triliun, Solusi Pendanaan Jadi Sorotan
20-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG) disediakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar...
Sigit Purnomo: Penggunaan Dana Zakat Harus Transparan dan Tepat Sasaran
17-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo, menanggapi wacana penggunaan dana zakat untuk mendukung program unggulan pemerintah,...